Ananda Donie | Bengkalis, Riau
JAKARTA [anandadonie.blogpot.com] - Ketua DPD RI Irman
Gusman mengingatkan kepada Pemerintah Daerah khususnya para Kepala Daerah serta Calon Kepala Daerah untuk tidak mempolitisasi isu pendidikan terutama guru dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada). Pasalnya, jika ini dilakukan, akan memberikan dampak buruk kepada dunia pendidikan.
"Harus dihindari juga janji-janji kampanye di dalam pemilukada yang menjadikan pendidikan sebagai objek, misalnya dengan menjanjikan pendidikan gratis, " ujar Irman Gusman saat memberikan sambutan pada Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta, Selasa (2/7/2013).
Irman mengungkapkan dari laporan yang banyak diterimanya secara langsung ataupun melalui pemberitaan media massa, sering terjadi politisasi guru dengan melibatkan sebagai tim sukses atau tim kampanye. Upaya mempolitisasi merupakan tindakan tidak bijak, karena dapat mengorbankan dunia pendidikan.
"Politisiasi pendidikan dan guru adalan tindakan berbahaya dan menjadi faktor penghambat cita-cita kita semua untuk memajukan dunia pendidikan, "katanya.
Politisasi guru lanjut Irman, juga pernah diingatkan oleh Presiden SBY pada peringkatan HUT PGRI ke-67, dua tahun silam. Bahkan Presiden mengingatkan Mendagri agar membuat aturan tegas hal tersebut, agar guru dan para pendidik tidak terombang-ambing dan menjadi korban dalam politik pemilukada.
"Sebaliknya, kepada PGRI sebagai organisasi profesi guru dan pendidik, saya mengingatkan aar membuat aturan tegas dan menegakkan kode etik profesi untuk menghindari para anggotanya terlibat dalam politik praktis, termasuk dalam pemilukada, " katanya.
Lebih jauh Irman mengatakan DPD dan PGRI memiliki misi dan kepentingan sama untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Terlebih di era desentralisasi dan otonomi daerah sekarang ini, pembangunan dari daerah memerlukan SDM daerah yang berkualitas dan semakin mampu. "Kunci utama peningkatan kualitas SDM tersebut terletak pada peningkatan mutu pendidikan di mana komponen utamanya adalah peningkatan mutu guru, "ujarnya.
Irman mengingatkan kementerian teknis perlu diingatkan untuk sungguh-sungguh-sungguh mendukung pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan, di mana kewenangan dan urusan yang sudah diserahkan ke daerah berikut anggaran tidak lagi dilaksanakan setengah hati.
"Sudah saatnya daerah memperoleh kepercayaan yang lebih tinggi, namun arahan dan pengawasan tetap diperlukan, "ujarnya.(Bambang Subagio/MRnetwork)
Gusman mengingatkan kepada Pemerintah Daerah khususnya para Kepala Daerah serta Calon Kepala Daerah untuk tidak mempolitisasi isu pendidikan terutama guru dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada). Pasalnya, jika ini dilakukan, akan memberikan dampak buruk kepada dunia pendidikan.
"Harus dihindari juga janji-janji kampanye di dalam pemilukada yang menjadikan pendidikan sebagai objek, misalnya dengan menjanjikan pendidikan gratis, " ujar Irman Gusman saat memberikan sambutan pada Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta, Selasa (2/7/2013).
Irman mengungkapkan dari laporan yang banyak diterimanya secara langsung ataupun melalui pemberitaan media massa, sering terjadi politisasi guru dengan melibatkan sebagai tim sukses atau tim kampanye. Upaya mempolitisasi merupakan tindakan tidak bijak, karena dapat mengorbankan dunia pendidikan.
"Politisiasi pendidikan dan guru adalan tindakan berbahaya dan menjadi faktor penghambat cita-cita kita semua untuk memajukan dunia pendidikan, "katanya.
Politisasi guru lanjut Irman, juga pernah diingatkan oleh Presiden SBY pada peringkatan HUT PGRI ke-67, dua tahun silam. Bahkan Presiden mengingatkan Mendagri agar membuat aturan tegas hal tersebut, agar guru dan para pendidik tidak terombang-ambing dan menjadi korban dalam politik pemilukada.
"Sebaliknya, kepada PGRI sebagai organisasi profesi guru dan pendidik, saya mengingatkan aar membuat aturan tegas dan menegakkan kode etik profesi untuk menghindari para anggotanya terlibat dalam politik praktis, termasuk dalam pemilukada, " katanya.
Lebih jauh Irman mengatakan DPD dan PGRI memiliki misi dan kepentingan sama untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Terlebih di era desentralisasi dan otonomi daerah sekarang ini, pembangunan dari daerah memerlukan SDM daerah yang berkualitas dan semakin mampu. "Kunci utama peningkatan kualitas SDM tersebut terletak pada peningkatan mutu pendidikan di mana komponen utamanya adalah peningkatan mutu guru, "ujarnya.
Irman mengingatkan kementerian teknis perlu diingatkan untuk sungguh-sungguh-sungguh mendukung pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan, di mana kewenangan dan urusan yang sudah diserahkan ke daerah berikut anggaran tidak lagi dilaksanakan setengah hati.
"Sudah saatnya daerah memperoleh kepercayaan yang lebih tinggi, namun arahan dan pengawasan tetap diperlukan, "ujarnya.(Bambang Subagio/MRnetwork)
Sumber : halloriau
Editor : Ananda Donie
Animasi|Artikel|Unik dan Menarik|Auto Text BB|Blog Code|Blog Info|Blog Tool|Cerita Rakyat|Cinema|
Download|P Ramlee|Mutiara Bijak|HJ-Split|Pendidikan|PTC|Sejarah|SEO|Kesehatan|Tutorial|
Idul Adha|Update Via App|Widget|Cerpen|News
Download|P Ramlee|Mutiara Bijak|HJ-Split|Pendidikan|PTC|Sejarah|SEO|Kesehatan|Tutorial|
Idul Adha|Update Via App|Widget|Cerpen|News
Copyright © 2012 by Ananda Donie. All rights reserved
Tidak ada komentar :
Posting Komentar
Accept criticism and suggestions from friends for the perfection of this Blog.
Hopefully this article useful,
Thank you :)